Presiden Prabowo Lantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka

Regalia News – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 November 2025.

Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa pembentukan komisi ini bertujuan untuk melakukan kajian menyeluruh, komprehensif, dan berorientasi pada kepentingan bangsa terhadap institusi Polri, termasuk menilai kekuatan, kelemahan, serta kebutuhan reformasi yang relevan.

Presiden menjelaskan bahwa komisi ini memiliki mandat utama untuk memberikan rekomendasi strategis kepada kepala negara dan kepala pemerintahan terkait langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan guna memperkuat institusi kepolisian.

Menurut Presiden, kajian tersebut tidak hanya penting bagi Polri, tetapi juga dapat diperluas ke institusi negara lainnya jika diperlukan.

Ia menekankan bahwa seluruh lembaga harus terus berkembang mengikuti tantangan zaman, sehingga evaluasi objektif menjadi langkah penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Presiden juga menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan penilaian yang objektif, tajam, dan menyeluruh terhadap berbagai lembaga negara.

Ia menekankan bahwa prinsip supremasi hukum merupakan pilar utama bagi keberhasilan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pembentukan komisi ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat integritas institusi dan menegakkan keadilan secara konsisten.

Adapun para tokoh yang dilantik sebagai anggota komisi terdiri dari berbagai figur yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum, tata negara, kepolisian, dan kebijakan publik. Mereka adalah:

1. Jimly Asshiddiqie sebagai ketua merangkap anggota;
2. Mahfud MD sebagai anggota;
3. Yusril Ihza Mahendra sebagai anggota;
4. Supratman Andi Agtas sebagai anggota;
5. Otto Hasibuan sebagai anggota;
6. Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota;
7. Tito Karnavian sebagai anggota;
8. Idham Azis sebagai anggota;
9. Badrodin Haiti sebagai anggota;
10. Ahmad Dofiri sebagai anggota.

Dengan komposisi tersebut, pemerintah berharap komisi mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, objektif, dan dapat menjadi fondasi utama percepatan reformasi Polri.

Penulis : Abdullah