Regalia News – DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Bersama (Geber) Kepri dan pedagang UMKM kawasan Taman Gurindam 12, Tepi Laut Tanjungpinang, Selasa (23/9/2025).
Forum ini menjadi ajang penyampaian aspirasi terkait penolakan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang akan melelang sebagian kawasan Gurindam 12 kepada pihak swasta.
RDP dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri H. Iman Setiawan, SE, didampingi Wakil Ketua III H. Bakhtiar, MA. Hadir pula anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang, di antaranya Bobby Jayanto, H. Teddy Jun Askara, Rudy Chua, Drs.
Serta Khazalik, Muhamad Najib, dan Clara Claudia Damayu Lase. Dari pihak eksekutif, tampak Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari, Kepala Dinas Pariwisata Hasan, serta sejumlah pejabat dan perwakilan Polres Tanjungpinang.
Aspirasi masyarakat
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Aliansi Geber Kepri, Yusri Sabri, menegaskan masyarakat tidak menolak investasi, tetapi meminta pemerintah mendahulukan kepentingan rakyat kecil.
“Kami mendukung investasi yang membawa manfaat bagi semua pihak, namun jangan sampai kebijakan ini merugikan UMKM dan masyarakat kecil yang telah lama mencari nafkah di kawasan ini,” ujarnya.
Yusri mengingatkan bahwa UMKM di Gurindam 12 telah beroperasi lebih dari enam dekade dan berkontribusi besar bagi perekonomian lokal. Karena itu, keberadaan mereka tidak boleh terpinggirkan oleh proyek yang hanya berpihak pada swasta.
Senada dengan itu, Zulkifli selaku perwakilan pedagang UMKM menegaskan keberadaan mereka bukan sekadar pelaku usaha kecil, tetapi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. “Kami anggap pemerintah daerah tidak menepati janji. Seharusnya pembangunan Gurindam 12 dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat, terutama pedagang UMKM,” tegasnya.
Selain penolakan lelang, peserta RDP juga menyoroti masalah aset daerah. Solikin dari LSM Gebrak Kepri meminta DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengembalian aset yang sejak 2012 belum diserahkan dari Kabupaten Bintan ke Kota Tanjungpinang.
“Kami minta DPRD membentuk Pansus agar persoalan aset ini jelas penyelesaiannya,” katanya.
Kritik ketidakhadiran gubernur
Feri dari Majelis Permusyawaratan Umat Islam (MPUI) menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran Gubernur Kepri dalam forum tersebut. “Kami ingin mendengar keputusan konkret, bukan hanya nostalgia. Jika pemerintah tidak hadir, kami akan mengambil langkah lebih lanjut,” tegasnya.
Edi Susanto dari LSM Cindai juga mengkritisi proyek reklamasi yang dinilai tidak transparan. Ia menyoroti anggaran Rp500 miliar dari APBD Kepri yang berpotensi lebih menguntungkan pihak swasta ketimbang masyarakat.
Tanggapan pemerintah
Menanggapi berbagai aspirasi, Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari menjelaskan Pemprov berencana menata kawasan Gurindam 12 dengan menyediakan lahan seluas 2–3 hektare bagi UMKM. “Ada area di zona yang sudah disediakan untuk UMKM nantinya,” katanya.
Meski begitu, banyak peserta rapat menilai rencana tersebut belum menjamin kepastian bagi pelaku usaha kecil. Mereka mendesak agar proses lelang kawasan Gurindam 12 ditunda sampai ada jaminan perlindungan terhadap masyarakat.
Sikap DPRD
Ketua DPRD Kepri Iman Setiawan menegaskan pihaknya menghargai penuh aspirasi masyarakat. Ia berjanji akan mengawal agar setiap kebijakan pemerintah daerah berpihak pada kepentingan rakyat.
“Apa yang disuarakan hari ini adalah bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, kami akan memastikan setiap keputusan pemerintah daerah harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan hanya investasi semata,” ujar Iman.
Wakil Ketua DPRD Bakhtiar menambahkan pentingnya komunikasi yang jelas antara pemerintah dan masyarakat agar persoalan serupa tidak terulang. “Harus banyak berkoordinasi sebelum mengambil keputusan, jangan sampai masyarakat yang menanggung akibatnya,” katanya.
Ancaman aksi
Forum RDP ditutup dengan penegasan Aliansi Geber Kepri yang meminta tiga hal: pembentukan Pansus aset, penundaan lelang Gurindam 12, serta jaminan ruang usaha yang adil bagi UMKM. Jika tuntutan tersebut tidak diindahkan, mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi.
Pertemuan yang berlangsung cukup panjang ini diakhiri dengan harapan semua pihak dapat bekerja sama demi terciptanya pembangunan berkeadilan dan keberlangsungan ekonomi lokal.
Sumber : Humas DPRD Kepri