Regalia News – Pemerintah mulai menguji coba sistem digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025).
Program ini menjadi langkah awal transformasi digital layanan publik melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, mengatakan uji coba difokuskan pada bansos karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Kenapa di bansos? Karena ini akan impactful. Selama ini banyak isu dalam penyelenggaraan bansos. Dengan adopsi DPI, penargetan penerima bantuan diharapkan lebih tepat sasaran,” ujarnya di Pendopo Sabha Swagata Blambangan.
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi percontohan karena dianggap siap secara digital. Melalui skema baru, warga penerima manfaat dapat mendaftar langsung lewat portal Perlinsos menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik.
Bagi yang tidak memiliki ponsel, 167 pendamping PKH dan 25 TKSK disiagakan di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng.
“Dengan pendekatan people-centric, masyarakat bisa langsung terhubung dengan pemerintah tanpa perantara. Bantuan juga akan lebih cepat dan tepat,” kata Tubagus.
Uji coba ini menargetkan 640 ribu keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam satu bulan ke depan, sedikitnya 300 ribu kepala keluarga diharapkan sudah teregistrasi sebagai dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.
Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, menilai digitalisasi bansos akan semakin memudahkan masyarakat mengajukan bantuan.
“Kalau sebelumnya mendaftar lewat dinas sosial atau desa, sekarang bisa lebih mudah. Tinggal foto-foto lalu daftar lewat portal. Upaya digitalisasi ini juga kami kembangkan bersama dinas lain agar bansos lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turut meninjau langsung pelaksanaan uji coba di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng.
Ia menegaskan pendaftaran tidak otomatis berarti penerima bantuan.
“Nanti semua data dievaluasi oleh kementerian. Jadi bukan berarti setelah didata langsung dapat bantuan,” ujarnya.
Ipuk juga mengimbau masyarakat yang membutuhkan untuk segera mendaftar, termasuk yang tidak memiliki ponsel agar dibantu oleh pendamping PKH.
Salah satu warga, Nani Restiowati (50) dari Kelurahan Lateng, mengaku terbantu dengan sistem baru ini.
“Saya ke sini ingin mengaktifkan IKD dan daftar bansos. Karena kurang mengerti, saya dibantu pendamping PKH,” tuturnya.
Hingga pukul 16.45 WIB, sebanyak 541 kepala keluarga telah terdaftar dalam uji coba, terdiri dari 367 KK di Desa Kemiren dan 174 KK di Kelurahan Lateng.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI