Regalia News – Pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang mulai dijalankan tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9).
1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi
Program magang dibuka bagi lulusan maksimal satu tahun dari jenjang S1, D3, atau setara, dengan target 20 ribu peserta.
- Durasi: 6 bulan
- Lokasi: sektor industri
- Fasilitas: uang saku setara UMP
- Anggaran: Rp198 miliar
2. Insentif PPh Pasal 21 DTP
Pemerintah memperluas insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang semula hanya untuk sektor padat karya, kini meliputi pariwisata, hotel, restoran, dan kafe.
- Target: 552 ribu pekerja
- Anggaran: Rp120 miliar (sisa tahun pajak 2025)
3. Bantuan Pangan Beras
Program bantuan 10 kilogram beras dilanjutkan untuk Oktober–November dan berpotensi diperpanjang hingga Desember.
- Anggaran: Rp7 triliun
4. Perlindungan Pekerja Informal
Subsidi iuran JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan bagi pengemudi daring, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
- Target: 731 ribu penerima
- Anggaran: Rp36 miliar
5. Pembiayaan Perumahan Pekerja
BPJS Ketenagakerjaan menurunkan bunga kredit melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT):
- Kredit pekerja: BI rate + 3% (sebelumnya +5%)
- Kredit pengembang: BI rate + 4% (sebelumnya +6%)
- Target: 1.000 penerima manfaat
- Anggaran: Rp150 miliar
- Bagian dari rencana penyediaan 3 juta rumah
6. Padat Karya Tunai
Program cash for work dilaksanakan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan hingga Desember 2025.
- Penerima manfaat: 609 ribu orang
- Anggaran: Rp3,5 triliun (KemenPUPR) + Rp1,8 triliun (Kemenhub)
7. Deregulasi Tata Ruang
Pemerintah mempercepat deregulasi PP 28/2025 dengan mendorong integrasi RDTR ke sistem OSS, berbasis data Badan Informasi Geospasial.
- Anggaran: Rp1 triliun
8. Ekosistem Gig Economy
Pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dimulai dengan penyediaan coworking space di Jakarta, lalu diperluas ke: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
Sumber : Setkab RI