Mantan Kadisbud Kepri Dituntut 6,5 Tahun Dugaan Korupsi Proyek di Penyengat

Mantan Kadisbud Kepri Dituntut 6,5 Tahun Dugaan Korupsi Proyek di Penyengat

Regalia News – Mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Provinsi Kepri, Aripin alias Arifin Nasir (61) dituntut selama 6 tahun dan 6 bulan penjara atas dugaan terlibat korupsi secara bersama-sama atas proyek lanjutan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II tahun anggaran 2014 di Pulau Penyengat dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Senin (23/03/02).

Teks foto
Arifin Nasir. mantan Kadisbud Kepri dituntu selama 6 tahun 6 bulan oleh JPU atas dugaan korupsi proyek lanjutan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II tahun anggaran 2014 di Pulau Penyengat dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Senin (23/03/02).

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri juga menjatuhkan hukuman denda kepada Arifin Nasiri sebesar Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan, serta uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp.157 juta, melalui penyitaan harta kekayaannya.

Namun jika tidak diganti, maka akan ditambah hukuman penjara selama 3 tahun 3 bulan. Dalam kasus ini, terdakwa Arifin Nasir juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.

Dalam kasus yang sama, tuntutan lebih tinggi diberikan JPU terhadap terdakwa M. Yazer alias Yaser selaku Direktur CV. Rida Djawari, sekaligus sebagai pelaksanaan pekerjaan, selama 8 tahun penjara, ditambah hukuman denda Rp.300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Disamping itu, JPU juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Yazer berupa uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.1,99 miliar. Namun jika dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan selama 4 tahun.

Hukuman lebih ringan dijatuhi JPU terhadap terdakwa Yunus, selaku Direktur PT Sumber Tenaga Baru (STB), sekaligus sub-kontraktor pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dengan tuntutan selama 4 tahun 6 bulan penjara, serta uang pengganti kerigian negera Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, terdakwa Yunus juga dijatuhi hukuman berupa mebayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.66 juta yang merupakan fee atas penggunaan perusahaannya oleh terdakwa Yaser.

Namun uang sebesar Rp.66 juta tersebut sudah dikembalikan terdakwa Yunus ke JPU, sehingga tidak perlu dijadikan bahan pertimbangan atas tambahan hukuman yang diberikan kepadanya.

JPU menilai, ketiga terdakwa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo 18 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas tuntutan JPU tersebut, majelis hakim dipimim Guntur Kurniawan SH didampingi dua hakim anggota, Suherman SH MH dan Jonni Gultom SH memberikan kepada para terdakwa dan penasehat hukum yang mendampinginya untuk menyampaikan pembelaan pada sidang sepekan mendatang.

Dalam sidang terungkap, bahwa poyek Monumen Bahasa Melayu Penyengat Tahap II tersebut diawali dengan penandatangan kontrak pekerjaan antara tersangka Arifin Nasir dan Yunus pada 16 Juni 2014 dengan kontrak Nomor :010/SP鳳PK/Disbud/VI/2017 antara tersangka Arifin Nasir dan Yunus dengan nilai kontrak Rp.12.585.555.000,00 didanai dari APBD Kepri 2014.

Kontrak kerja dilaksanakan sejak 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 dengan paket pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II.

Namun kenyataanya, hingga akhir kontrak, pengerjaan proyek tidak dapat diselesaikan kontraktor, tetapi anggaran uang muka sudah dicairkan. Jaksa juga menyatakan, Lelang proyek, pelaksanaan dan pembayaran bertentangan dengan perpres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Disamping terdakwa Arifin Nasir memiliki peran, mengetahui dan menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama dari PT.Sumber Tenaga Baru ke M.Yazir, Arifin Nasir selaku PPK juga dinyatakan tidak melakukan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Sedangkan terdakwa Yunus selaku kontraktor penyedia barang, telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada tersangka Muhamad Yazir dengan cara meminjamkan PT.Sumber Tenaga Baru dan mendapat fee sebesar 3 persen atau sejumlah Rp.66.634.245,-

Akibatnya, dalam pelaksanaan tersangka Muhammad Yazir tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dan progres pekerjaannya dibawah mutu beton K 250 tidak sesuai dengan spek pekerjaan sebenarnya.

Editor : Abdullah



This post has been seen 322 times.
Share