Paripurna Raperda Tahun 2020 Dilaksanakan Diruang Rapat DPRD Kabupaten Natuna

Paripurna Raperda Tahun 2020 Dilaksanakan Diruang Rapat DPRD Kabupaten Natuna


Regalia News – Rapat Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)Kabupaten Natuna dengan agenda penyampaian Pidato Bupati Kabupaten Natuna membentangkan Raperda -Raperda Tahun 2020,Rapat Paripurna tersebut,dilaksanakan diruang rapat DPRD Natuna,yang dipimpin lansung oleh Ketua DPRD,Andes Putra di dampingi Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik S.E dan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal.,Selasa,3/3/2020.

Bupati Membentangkan Raperda -Raperda Tahun 2020

Turut Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut ,Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pimpinan Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD) serta para Tokoh Masyarakat Kabupaten Natuna.

Abdul Hamid Rizal mengatakan, “Pendelegasian sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pembangunan Nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata”.tegasnya.

” Peraturan daerah (Perda) sebagai kebijakan pada daerah tersebut untuk dilaksanakan otonomi daerah , maka dari itu peran dan dukungan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat perda, ” sebutnya.

Foto Bersama Bupati
Natuna, Abdul Hamid Rizal, tengah Ketua DPRD Andes putra, kanan Jarmin Sidik SE

“Dikatakannya, Perda sebagai salah satu peraturan Perundang-undangan yang memiliki landasan Konstitusional dan landasannya Yuridis, telah diatur kedudukannya dalam perda dan Undang-undang dasar 1945 Pasal 8 Ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi Daerah”tuturnya

” Sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum,oleh sebab itu penyusunannya harus mengikuti kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah,dan memberikan kewenangan atributif kepada Daerah tersebut untuk menetapkan Perda dan peraturan lainnya agar dapat mendukung secara sinergis program di Daerah berdasarkan pertimbangan tersebut, ” ucapnya.

Para Undangan Yang Hadir Dalam Rapat Paripurna Tersebut

Selain itu juga dikatannya, “dalam kesempatan ini, Pemerintah Daerah menyampaikan kepada DPRD untuk dapat segera dibahas bersama-sama yaitu: 1, Ranperda Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Narkotika, secara gelap dan Prekursor Narkotika, 2, Ranperda Badan Permusyawaratan Desa, 3, Ranperda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,serentak dan antar waktu, 4, Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Natuna Tahun 2020-2040, 5, Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2002 2002 tentang izin tempat usaha”.ujarnya.

”Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di Daerah, oleh karena itu Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tidak dapat diterbitkan lagi oleh pemerintah daerah, ” paparnya.Hawasi



This post has been seen 87 times.
Share