Memanjakan Budaya Korupsi di Negara Sendiri

Memanjakan Budaya Korupsi di Negara Sendiri

Regalianews – Indonesia sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kekayaan yang luar biasa, baik dari aspek teritorial wilayah iya terdapat berbagai pulau-pulau, ragam bahasa dan suku, serta kekayaan budaya yang sangat meluas maka dari itu Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang sangat besar.

Kekayaan Indonesia dinilai yang bersifat edukatif dan inspiratif banyaknya kekayaan Indonesia,baik secara aspek sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) dua sumber daya tersebut merupakan kekayaan yang paling fundamental bagi Negara.

Namun sumber daya tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dalam artian belum mampu mengelola negarannya sendiri dengan baik dan benar, ada budaya yang sudah tertanam kuat dalam struktur birokrasi kita tetapi mental korupsi, induvidualisme, nepotisme, kolusi, serta mental-mental untuk memperkaya diri, seakan sudah menggurita dan mendarah daging didalam diri sehingga Negara Indonesia menjadi salah satu Negara dengan tingkat tindak pidana korupsinya cukup tinggi.

Dalam hal ini survey penilaian integrasi komisi pemberatasan korupsi (KPK) menemukan persoalan integrasi disebuah instansi berkaitan dengan keberadaan calo, praktik nepotisme, gratifikasi dan suap korupsi tertulis dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Tetapi demi keuntungan diri sendiri rela merugikan Negara bahkan survey ini telah dilakukan terhadap enam Kementrian atau Lembaga dan 20 Pemerintah Daerah sekarang korupsi diaminin oleh para Pejabat Negara dengan cara menggunakan kekuasaan agar hukuman para korupsi di permudah nah bagaimana nantinya nasib masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan apa dipermudah atau sebaliknya.

Maka dari itu masalah korupsi politik di Indonesia ini terus menjadi berita utama (headline) hampir setiap hari di media menimbulkan banyak perdebatan panas dan diskusi sengit baik dikalangan akademik para cendekiawan secara terus-menerus mencari jawaban atas pertanyaan apakah korupsi ini sudah memiliki akarnya meskipun demikian, jawaban tegas belum ditemukan.

Presiden Joko Widodo mengaku akan mempertimbangkan untuk menertibkan pengganti undang-undang (PERPPU) terkait UU KPK hasil revisi.

Namun, wacana itu menimbulkan pro dan kontra, ada yang mendukung ada pula yang terang-terangan menolak rencana itu.
Bahkan menurut pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri

Satrio mengingatkan, Presiden Jokowi harus mengantisipasi kemungkinan partai politik oleh karena itu pentingnya komunikasi politik antara presiden dan partai-partai pendukungnya guna memuluskan perpu KPK jika benar-benar diterbitkan.

Jokowi juga perlu membangun komunikasi dengan masyarakat terkait dengan Perpu KPK karena sebelumnya kurangnya komunikasi antar Masyarakat dengan Pemerintah, apalagi Pemerintah telah menyebutkan tidak butuh publik lagi.

Febri menegaskan ancaman sanksi yang termuat dalam Pasal 12 B UU Tipikor bagi penyelenggara negara yang tidak melapor gratifikasi dalam kurun waktu tersebut. “Ancamannya cukup tinggi yaitu 4 sampai 20 tahun KPK juga memastikan pelaporan gratifikasi itu akan di rahasiakan identitas pelapornya karena ada mekanisme yang sudah kami jalankan terkait dengan hal itu,” tutur Febri.

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 22 anggota DPR periode 2014-2019 yang menjadi tersangka KPK,Dua di antaranya adalah eks Ketua DPR Setya Novanto dan eks Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Mereka terdiri atas Golkar 8 orang, disusul Demokrat dan PAN berjumlah 3 orang, kemudian PDIP 2 orang, Hanura 2 orang, NasDem 1 orang, PKB 1 orang, PKS 1 orang, dan PPP 1 orang. Sementara untuk anggota DPRD seluruh Indonesia, terdapat 232 orang yang menjadi tersangka.

Hari ini di kompleks Parlemen sebanyak 575 anggota DPR akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai wakil rakyat. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat setidaknya 56 persen dari 575 anggota dewan terpilih periode 2019-2024 merupakan petahana,artinya anggota Dewan periode 2014-2019 masih mendominasi kursi dewan yang terhormat di DPR periode 2019-2024 ketimbang anggota yang baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan akan makin banyak kasus korupsi yang dibongkar KPK pada 2019,Wakil ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan hal ini didasarkan pada perkiraan masih banyak korupsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara nilai APBN pada 2019 lebih dari Rp2.165 triliun,kata Saut kalau proporsi yang dikorupsi 10%, berarti nilai kerugian negara sekitar Rp200 triliun dalam satu tahun.(Kompas

KPK sebagai lembaga Negara yang selama ini menangani kasus korupsi beranggapan dengan adanya pasal tripikor dalam KUHP bisa berpotensi melemahkan tugas dan wewenangannya,melihat ini koalisi masyarakat sipil memang berada di sisi KPK dan menolak pelemahan KPK dengan masuk dalam korupsi di RKUHP dan Menkhumham Yasonna Laoly mengatakan kerugian yang berlebihan itu akan hilang seadainya KPK mengikuti pembahasan RKUHP sejak awal,terkait tudingan tidak mengikuti pembahasan sejak awal komisioner KPK laode membantahnya. “kami bukan tidak mengikuti, tapi setiap masukan yang kami sampaikan (terkait delik korupsi di RKUHP) tidak pernah diakomodasikan,” kata laode

Bahkan pembelaan KPK tersebut dimentahkan asrul sani, anggota panja revisi KUHP,menurutnya pihak DPR bukan tidak ingin mengakomodirkan masukan dari KPK. “KPK itu maksa (Menolak RUU KUHP),tapi keliru, mereka ngotot masa ada hal yang sudah dibatalkan MK ingin dimasukan kami tidak berani,’’ ujar asrul.

Dengan adanya penolakan KPK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP memunculkan persepsi Pemerintah dan DPR tidak punya komitmen kuat terhadap tindak pidana korupsi, bagi Pemerintah, pihak-pihak yang mengkritik RKUHP tidak membaca aturan dalam peralihan yang tertuang dalam pasal 729, sehingga mengkhawatirkan kewenangannya akan dihilangkan dalam aturan soal pidana korupsi yang dimasukkan dalam rancangan KUHP.

Tidak bermaksud negative lembaga anti rasuah dapat tetap menggunakan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sebagai pinjakan bekerja meski aturan soal korupsi nantinya diatur di KUHP baru.UU KPK tetap berlaku dengan tidak melemahkan KPK, bahkan dari setiap penjuru KPK dilemahkan.

Pertama lolos dan terpilihnya para calon pemimpin KPK yang dianggap bermasalah menjadi pimpinan KPK, kedua, diubahnya UU KPK, ketiga,berkembangnya isu radikalisme dan polisi Taliban dalam tubuh KPK dan menurut Anita Wahid, anggota Koalisi Perempuan Anti Korupsi (KPAK) “kalau pun benar, mengapa tidak ada satu pasal pun dalam UU KPK baru yang menyinggung radikalisme”. dan institusi di Indonesia agar tidak kecolongan soal radikalisme maka dalam masalah KPK ini sebenarnya dari radikalisme itu sendiri.(Narasi

Tapi dalam hal tersebut tidak ada satu pun pasal yang bermasalah dengan radikalisme baik dari DPR ataupun pemerintah yang berurusan dengan radikalisme, sebab kurangnya komunikasi dengan masyarakat seharusnya memperkuat KPK bukan melemahkan KPK itu sendiri, bahkan tidak ada oposisi dalam melemahkan KPK revisi undang-undang KPK KUHP dan prosedur baru yang menjadikan KPK tidak bisa berkutik, para koruptor jelas menyambut dengan riang, bahkan agenda antikorupsi kalah dengan KPK hampir pasti tidak akan bisa mengelak.

Dengan ini bukan menguntungkan buat Rakyat dan Negara tetapi malah merugikan Negara yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab atas jabatan yang di peroleh melalui rakyat. Mas Intan Ariyani

Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang



This post has been seen 681 times.
Share