Regalia News — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh dalam pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan dalam sesi dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis, Jakarta.
Di hadapan para pemimpin perusahaan global dan investor dari berbagai negara, Presiden Prabowo secara terbuka berbagi pandangan dan pengalaman pribadinya mengenai tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jakarta, 15 Oktober 2025
Ia menyebut korupsi sebagai “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan negara bila tidak ditangani secara tegas.
Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan.
“Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga menuturkan kisah pribadinya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia menegaskan kepada seluruh anggota keluarga agar tidak terlibat dalam proyek di kementerian yang ia pimpin.
“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain,’” kisah Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara menguraikan langkah konkret pemerintah dalam menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam.
Salah satunya, operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil menyelamatkan aset negara bernilai miliaran dolar AS.
Kami blokade kedua pulau tersebut dengan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa diketahui.
“Hasilnya, penyelundupan berhasil dihentikan dan kami menyelamatkan sekitar dua miliar dolar AS,” ungkapnya.
Selain pertambangan, Presiden Prabowo juga menyoroti penegakan hukum terhadap perkebunan sawit ilegal. Pemerintah menemukan sekitar lima juta hektare lahan yang melanggar hukum dan telah mencabut sejumlah konsesi perusahaan terkait.
Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan penyelidikan.
“Apa pun temuannya, jika ada pelanggaran, hentikan konsesinya,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo optimistis, penegakan hukum yang konsisten akan memulihkan wibawa negara serta meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah.
“Saya bertekad menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua pihak. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Siapa yang melanggar harus berhadapan dengan hukum,” pungkas Presiden.
Langkah tegas tersebut, lanjutnya, akan memberikan kepastian bagi dunia usaha serta memperkuat kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai negara dengan iklim ekonomi yang adil, stabil, dan berdaya saing.
Sumber : Setkab RI
