Regalia News — Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar di publik mengenai tuduhan anggotanya masuk ke dalam lingkungan kampus saat kericuhan beberapa waktu lalu. Kapolda Jabar, Irjen Pol. Rudi Setiawan, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan.
“Tidak ada anggota polisi yang masuk ke dalam kampus, apalagi melakukan sweeping,” ujar Rudi dalam keterangan resminya, Rabu (03/09/2025.).
Ia menjelaskan, seluruh personel kepolisian yang diturunkan hanya bertugas di jalan umum sekitar area kampus dengan tujuan menjaga keamanan serta mencegah meluasnya kericuhan.
Menurut Kapolda, justru pihak kampus yang meminta bantuan aparat karena kondisi di lapangan semakin tidak terkendali. Kericuhan yang terjadi bukan murni aksi mahasiswa, melainkan sudah ditunggangi oleh kelompok tertentu yang membawa senjata dan mencoba memprovokasi bentrokan.
“Kampus itu dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang membawa senjata dan melakukan penyerangan terhadap petugas,” kata Rudi. Ia menambahkan, tindakan aparat terbatas pada patroli skala besar di jalan raya dan pengamanan kawasan sekitar.
Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan 16 orang dari berbagai latar belakang. Mereka terdiri dari mahasiswa, petugas keamanan (satpam), wiraswasta, hingga pengangguran. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah pelaku terbukti membawa narkoba serta senjata jenis soft gun. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kericuhan sudah direncanakan oleh kelompok tertentu untuk menciptakan kekacauan.
Kapolda menegaskan, peristiwa tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai aksi unjuk rasa mahasiswa. “Ini bukan demo mahasiswa. Ini ulah kelompok yang memang sengaja membuat kericuhan,” tegasnya.
Dari 16 orang yang diamankan, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, pelaku lain masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap peran dan jaringan mereka. Polisi juga terus menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual yang menggerakkan kericuhan.
Rudi mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Gubernur Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Pangdam, hingga Ketua Pengadilan Tinggi. Langkah koordinasi ini ditempuh untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban di Jawa Barat tetap terkendali.
“Kami ingin memastikan bahwa Jawa Barat tetap aman, kondusif, dan masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar,” pungkasnya.
Sumber : Humas Polda Jabar
